TajukPolitik – Aksi Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus berlanjut Senin (18/7). Mereka menuntut Presiden Jokowi memecat Suharso Monoarfa dari kabinet.
Massa FKPP PPP yang berjumlah 300 orang menuntut agar Presiden Joko Widodo segera memecat Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
“Aksi kami hari ini adalah untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mereshuffle Suharso Monoarfa yang sudah tidak bisa lagi memimpin kementerian karena ada persoalan rumah tangga yang membelitnya serta adanya laporan gratifikasi ke KPK yang sudah masuk proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Wahyudin, Sekretaris FKPP PPP, Senin.
“Kami khawatir ini akan mengganggu tugas-tugas beliau sebagai menteri apabila PN Jaksel memerintahkan KPK untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus gratifikasi Suharso Monoarfa,” tambah Wahyudin.
Disamping itu Wahyudin juga menilai bahwa kepemimpinan Suharso di PPP sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena selain arogan dan otoriter, Suharso juga dinilai telah menggadaikan PPP untuk kepentingan oligarki nasional menghadapi Pilpres 2024.
“Kami menolak pihak-pihak luar partai yang menjadikan PPP sebagai alat tawar politik untuk kepentingan segelintir elit menghadapi pencapresan 2024,” tegas Wahyudin.
“Dan kami minta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan para petualang politik yang melindungi dan membekingi Suharso Monoarfa,” katanya.
“Kami sebagai kader PPP merasa sedih karena ada invisible hand yang tetap berupaya mempertahankan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP demi ambisi politik mereka di 2024,” ungkap Wahyudin.
Dirinya berharap jeritan hati para kader PPP didengar oleh Presiden Jokowi dengan mereshuffle Suharso Monoarfa.
“Biarkan kami para kader PPP bekerja untuk merebut hati rakyat di 2024, karena PPP butuh perubahan bukan petualang,” tutup Wahyudin.
Demonstran yang hadir menuntut agar Suharso Monoarfa mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kegelisahan tersebut muncul lantaran kekhawatiran kader-kader PPP di seluruh Indonesia akan kebijakan Suharso.
“Kami adalah kader militan PPP sejak masa orde baru hingga saat ini. PPP sebagai rumah besar Umat Islam Indonesia terus diperjuangkan agar terakomodirnya kepentingan Umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Wahyudin, perwakilan Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKPP PPP).
Menurutnya, selama Suharso menjabat sebagai Ketua Umum, tidak adanya lagi identitas yang dimunculkan oleh Ketua Umum yang melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.
“Arogansi, otoritarianisme dan kepentingan pribadi Suharso Monoarfa sangat mewarnai roda organisasi PPP saat ini. Dalam beberapa tahun belakangan nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader dan simpatisan PPP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP,” tambah Wahyudin.
