Tajukpolitik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hendrik Sitompul, meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perbanyak program kemasyarakatan agar kehadirannya dirasakan oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hendrik dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).
Untuk merealisasikan keinginan itu, Hendrik berharap program yang sudah dilaksanakan oleh BRIN diungkap data-datanya.
“Saya berharap program-program yang sudah dilakukan BRIN sampai saat ini kalau boleh ada data per provinsi. Jadi biar saya tahu misalnya Sumut ini dapat apa dari BRIN. Data per provinsi sangat penting bagi kami, misalnya Sumut apa yang sudah diberikan BRIN untuk provinsi kami,” jelas Hendrik.
Hendrik mengatakan sebagai lembaga negara yang sangat strategis, tentunya menjadi sebuah keharusan untuk BRIN perbanyak program dan bekerjasama dengan lintas kementerian dan lembaga.
“BRIN itu lembaga yang sangat strategis dan kalau saya ibaratkan sebagai nadinya semua sektor. Untuk itu, menurut saya BRIN harus kerja sama dengan Kementerian lainnya dan ini juga harus dipaparkan, harus disampaikan ke kita bahwa BRIN sudah kerja sama dengan kementerian ini,” tegas Hendrik.
Selain itu, dalam RDP tersebut, Hendrik juga menyoroti adanya pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri yang ada di BRIN.
“Saya lihat ada pinjaman luar negeri sama hibah luar negeri. Kalau pinjaman masih 2 persen ya saya kira tidak usah pinjam juga tidak apa-apa, dan kalaupun pinjam jangan banyak-banyak,” kata Hendrik.
Sedangkan, untuk hibah luar negeri, lanjut Hendrik, lebih baik digunakan untuk program kemasyarakatan.
“Terus terkait hibah luar negeri yang mencapai 30 persen, saya bertanya apa saja program nya. Kira-kira kalau hibahnya kurang, seperti kurang sasaran dan kurang program lebih baik dikasih ke masyarakat melalui program kemasyarakatan,” ujar Hendrik.
