TajukNasional Dalam mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa keputusan ini menjadi langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk batalion TNI yang akan dibentuk. “Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad),” ujar Nusron Wahid.
Sebagian besar lahan yang disiapkan berasal dari tanah cadangan negara, terutama tanah telantar dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya. Namun, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan, dan Nusron Wahid memastikan pihaknya akan terus berupaya mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.
Presiden RI juga meminta agar setiap batalion memiliki lahan produktif untuk ketahanan pangan. “Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia,” jelas Nusron Wahid.
Pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. Menteri Nusron juga menegaskan pentingnya sertifikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara. “Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertifikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,” tegasnya.
Nusron Wahid mengapresiasi kerja sama TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan dalam proses sertifikasi dan pengamanan aset negara. “Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara,” pungkasnya.
