TajukNasional Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Menurutnya, Partai Demokrat mendukung kebijakan ini karena dilakukan secara selektif dan didampingi oleh program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah.
Sartono menjelaskan, kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang mewah, dan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat yang lebih rentan.
“Kenaikan PPN ini bersifat selektif, hanya untuk barang mewah, dan ada berbagai program pendukung untuk mengatasi dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Sartono Hutomo saat ditemui di Jakarta pada Senin, (23/12).
Selain itu, Sartono menegaskan bahwa kenaikan PPN juga bertujuan mendukung keberlanjutan fiskal pemerintah dan memperluas ruang fiskal guna mendanai program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. “Kenaikan ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah dan memperluas ruang fiskal dalam program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Meskipun mendukung, Sartono menekankan bahwa Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan kritis saat pembahasan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021. Salah satunya, barang dan jasa yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum sebaiknya dikecualikan dari kenaikan tarif PPN, guna meringankan beban masyarakat.
Sartono juga mengingatkan agar kebijakan pajak lebih progresif dan memberikan pengecualian atau pengurangan pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah serta usaha kecil dan menengah (UMKM). “Kebijakan pajak perlu diperhatikan lebih jauh, dengan insentif bagi UMKM untuk meningkatkan daya tahan dan mendorong daya beli masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat juga mengusulkan agar manfaat insentif dari kenaikan PPN ini dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat miskin, rentan miskin, dan kalangan menengah. “Insentif harus benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, bukan hanya kelompok menengah ke atas,” pungkas Sartono.
