TajukPolitik – Mantan Sekretaris BUMN M Said Didu menyentil pernyataan Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong baru-baru ini tentang infrastruktur era Jokowi.
“Penjilatan tingkat dewa,” sentil Said Didu dikutip dari unggahan twitternya, @msaid_didu (22/9/22).
Sebelumnya, kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana juga menyoroti pernyataan tersebut. Bahkan, kata dia apa yang dibicarakan Usman Kansong, ngawur.
“Dirjen IKP Kemeninfo Usman Kansong bicaranya ngawur. Nga pakai data. Infrastruktur era Jokowi tidak mampu meningkatkan perekonomian. KRL dia bilang dibenahi di era Jokowi. Malu harusnya. Apalagi latar belajang dia wartawan,” tandasnya.
Pada potongan video Umar Kansong yang beredar di media sosial, dia membahas terkait kebut-kebutan infrastruktur di era Jokowi, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo itu berbicara seputar teoritis.
“Jadi secara teoritis, sejumlah pakar ini mengatakan bahwa struktur dan infrastruktur, ini mentukan kemajuan suatu bangsa dari dua sisi. Pertama, dari sisi peradaban. Kedua, dari sisi ekonomi,” kata dia.
Umar menambahkan, ınfrastruktur akan membentuk kultur, budaya, ataupun peradaban. Sebagai contoh misalnya, ketika kita membangun mart, mart sudah beroperasi maka terbentuklah budaya tertib, budaya antri, budaya jalan kaki.
“Begitu juga ketika infrastruktur Kereta Api dibenahi, tidak ada lagi tuh orang yang naik ke atap. Misalnya, begitu. Dia akan membentuk kultur, peradaban. Nah yang kedua, tentu saja kan mendatangkan kemajuan ekonomi. Tadi dalam tayangan Presiden Jokowi mengatakan, jangan tol itu sarana penting, misalnya hanya untuk distribusi, orang, dan barang,” pungkasnya.
Pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu karena tidak fungsional dan hanya cenderung menghabiskan anggaran APBN.
Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya pihak-pihak yang membanggakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi.
“Pembangunan proyek infrastruktur Jokowi harus dilihat dari fungsionalnya. Kita lihat bagaimana misalnya fungsi dari proyek-proyek yang dibangun tersebut. Saya melihat masih banyak proyek yang tidak fungsional, bahkan tingkat urgenitasnya tidak signifikan, sehingga cenderung menghabiskan dana anggaran APBN,” ujar Saiful, Selasa (20/9)