TajukNasional Herman Khaeron, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI tidak perlu ditambah meskipun terdapat wacana pembentukan kementerian baru.
Ia menyatakan bahwa 11 komisi yang ada saat ini sudah cukup untuk mengawasi kinerja pemerintah, termasuk kementerian yang mungkin akan bertambah di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Menurut saya, jumlah 11 komisi sudah memadai. Jika memang ada 44 kementerian, kita bisa membaginya dengan rasio 4 hingga 5 kementerian per komisi. Itu masih bisa dikelola dengan baik,” ujar Herman Khaeron pada Senin (23/9).
Herman menjelaskan bahwa penambahan jumlah komisi di DPR hanya akan berdampak pada peningkatan anggaran yang harus dikeluarkan negara. Penambahan tersebut akan memerlukan ruang tambahan serta sumber daya administratif di parlemen, yang menurutnya tidak efisien. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa jumlah komisi yang ada sekarang sudah memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Cukup, tidak perlu kita memperluas jumlah komisi. Dengan struktur sekretariat dan ruangan yang ada saat ini, DPR sudah bisa berfungsi dengan baik,” katanya.
Namun, Herman juga mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai penambahan komisi di DPR akan bergantung pada anggota DPR RI periode 2024-2029. Sampai saat ini, jumlah pasti kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran belum ditetapkan, sehingga diskusi terkait wacana ini masih terus berlanjut di internal DPR.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyatakan bahwa jumlah komisi DPR RI bisa bertambah untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan dibentuk dalam pemerintahan yang baru. “Dengan rencana penambahan kementerian, tentu ada kemungkinan penambahan komisi agar DPR bisa menjalankan fungsinya sebagai mitra kerja yang efektif bagi kementerian-kementerian baru tersebut,” kata Puan pada Sabtu (21/9).
Diskusi ini menjadi isu penting di parlemen karena akan mempengaruhi tata kelola pengawasan di masa mendatang. Bagaimanapun, keputusan akhir mengenai struktur komisi DPR akan dibuat setelah pemerintahan baru terbentuk dan jumlah kementerian resmi ditetapkan.
