TajukPolitik – Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan penundaan kenaikan harga Pertalite dan Solar. Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya.
Sigit menegaskan dari sejumlah aspirasi saat dirinya turun ke bawah, banyak masyarakat berharap pemerintah menunda sekaligus membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.
“Saya sering turun ke masyarakat dan aspirasi masyarakat menilai kenaikan harga dua jenis bahan bakar bersubsidi tersebut, dikhawatirkan memicu lonjakan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat,” kata Sigit Raditya kepada wartawan, Senin (29/8/2022).
Sigit menganalisa jika harga Pertalite menjadi Rp10 ribu/liter akan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi sebesar 0,97%. Sehingga hal itu memicu kenaikan harga bahan pokok.
“Kenaikan ini bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi covid-19,” ujarnya.
Selain itu sambung Sigit, ihwal rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM tersebut ke bantuan sosial dinilai tidak memberikan dampak signifikan.
“Rakyat butuh penundaan dan pembatalan, bukan skema pengganti subsidi BBM,” tegasnya.
Sinyal kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi makin terang benderang. Pemerintah pun berencana untuk mengalihkan sejumlah anggaran subsidi BBM kepada program bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Bantalan sosial tambahan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh ibu Mensos 150 ribu selama 4 kali,” kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).
“Jadi dalam hal ini ibu Mensos (Tri Rismaharini) akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua, nanti ibu mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detil,” sambungnya.
Nantinya penyaluran bansos kompensasi kenaikan harga BBM ini akan dibayarkan melalui berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun.
Selain pemberian BLT, pemerintah juga akan memberikan bansos bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksiumum Rp3,5 juta per bulan. Dengan nilai bantuan yang sama yakni sebesar Rp600 ribu.
