TajukNasional Susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan hangat. Publik penasaran mengenai komposisi partai politik yang akan mendapat jatah kursi menteri di pemerintahan baru ini. Salah satu partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), Partai Demokrat, menyatakan sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengintervensi keputusan Prabowo dalam menentukan jatah menteri. Baik jumlah kursi maupun siapa yang akan dipilih, Demokrat akan menunggu hasil final yang diumumkan oleh Prabowo.
“Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Kami tidak ingin mengganggu pemikiran beliau sebagai presiden dalam menentukan jumlah maupun kriteria. Kami akan menunggu pengumuman dari Presiden pada waktunya,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Herman menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Dalam hal ini, Partai Demokrat memberikan keleluasaan penuh kepada Prabowo untuk memilih portofolio, kriteria, dan jumlah menteri sesuai dengan visi pemerintahannya.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa sesuai dengan revisi Undang-Undang Kementerian, jumlah kementerian dan susunannya sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Oleh karena itu, Demokrat berharap kabinet yang akan dibentuk dapat bekerja secara efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Yang penting adalah kementerian ke depan harus efektif, bekerja untuk rakyat, dan memiliki target jelas. Kami berharap kabinet ini dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” jelasnya.
Herman juga menyatakan dukungan Demokrat terhadap rencana Prabowo membentuk zaken kabinet—kabinet yang terdiri dari para profesional dengan kompetensi tinggi. Menurut Herman, langkah ini akan memastikan program-program prioritas Prabowo-Gibran dapat terlaksana dengan efektif.
“Zaken kabinet akan memastikan kerja pemerintahan lebih efektif. Kami yakin bahwa kriteria yang dipilih oleh presiden terpilih adalah yang terbaik untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan,” tambahnya.
Terkait kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri, Herman menyatakan bahwa penentuan nama-nama calon menteri dari partainya akan diserahkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saya kira itu adalah kewenangan Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum. Mereka yang akan menentukan siapa saja yang layak diajukan untuk kabinet,” kata Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, juga menyampaikan sikap serupa. Ia menyatakan bahwa Demokrat tidak terlalu memikirkan soal jatah kursi menteri, karena hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
“Saya dan Demokrat menghormati sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo. Sampai saat ini, beliau masih serius menyusun langkah-langkah strategis, termasuk pembentukan kabinet,” ujar AHY saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (10/9).
AHY menambahkan bahwa dirinya siap menjalankan tugas apapun jika diberi amanah sebagai menteri. Meski demikian, ia menegaskan bahwa komunikasi antara dirinya dan Prabowo lebih banyak membahas visi besar dan arah kebijakan pemerintah ke depan, daripada soal jatah posisi di kabinet.
“Saya sering berdialog dengan Pak Prabowo, tapi kami lebih banyak membahas visi besar untuk Indonesia, seperti kemandirian pangan, energi, dan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Dengan demikian, baik Herman Khaeron maupun AHY menegaskan bahwa Demokrat tetap menunggu keputusan Prabowo Subianto terkait susunan kabinet, tanpa intervensi, dan siap bekerja sama demi kesuksesan pemerintahan yang akan datang.
