TajukPolitik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Hendrik Sitompul protes kecewa verifikator dan penyaluran alat memasak listrik (AML) yang ugal-ugalan.
Hal tersebut Hendrik ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, dengan agenda Progress dan realisasi program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Alat Memasak Listrik (AML).
“Saya protes keras atas kinerja buruk oleh Verifikator AML yaitu PT PLN yang ugal-ugalan (tidak tepat sasaran dan meminta jatah atas alokasi AML utamanya di Kabupaten Deli Serdang,” ujar Hendrik, Senin (25/3).
“Petugas penyaluran AML yaitu PT Pos Indonesia tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat AML bahwa program pembagian AML gratis merupakan hasil sinergi antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI, bukan program PLN dan PT. Pos,” lanjutnya.
Hendrik juga mempertanyakan mengapa ongkos angkut FAME (biodiesel) ditentukan oleh Ditjen EBTKE.
“Padahal insentif biodiesel dilakukan oleh BPDPKS ? Saya mengingatkan bahwa saat ini BPDPKS ada indikasi kasus korupsi, ini perlu kita cermati,” tukasnya.
Senada dengan Hendrik, Muhammad Nasir dari Demokrat menilai, program bagi-bagi rice cooker gratis oleh Kementerian ESDM sebagai proyek gagal. Hal tersebut dapat terlihat dari kesiapan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
Ia lantas mengkritik proses pendistribusian paket Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) ke masyarakat. Pasalnya, alih-alih melibatkan Komisi VII DPR RI dalam proses pembagian AML, Kementerian ESDM justru menggandeng PT Pos Indonesia.
“Harusnya di Dirjen-Dirjen lain kita didampingi Kementerian sampai barang ini ke tangan masyarakat. Tapi hari ini proyek AML ini memang saya sendiri mungkin sama dengan teman-teman ini kita aja gak bagi Pak, yang bagi orang Pos,” kata Nasir dalam RDP Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM, Senin (25/3).
