TajukNasional Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebocoran anggaran negara. Menurutnya, penerapan hukum yang tegas sangat diperlukan agar anggaran negara dapat dikelola secara maksimal dan mencegah potensi penyalahgunaan. Hillary berharap penegakan hukum di pemerintahan Prabowo ini tidak dijadikan alat politik, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Dalam pemerintahan Pak Jokowi, saya melihat banyak kemajuan, khususnya di bidang infrastruktur, meskipun tentu ada beberapa hal yang menimbulkan perdebatan. Kini, dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya berharap program-program yang diambil akan lebih komunikatif dan menjangkau semua kalangan,” kata Hillary dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Hillary berharap, setiap kebijakan atau program yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo dapat disosialisasikan dengan baik. Menurutnya, sosialisasi yang efektif akan meningkatkan penerimaan masyarakat, serta mencegah munculnya kesalahpahaman atau polemik yang tidak perlu. “Kita berharap agar Pemerintahan Pak Prabowo menjunjung tinggi rasa keadilan, sehingga hukum tidak digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi benar-benar berfungsi demi kepentingan rakyat,” ujar Hillary.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini optimistis bahwa Prabowo akan mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana penegakan keadilan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa demokrasi dan hukum akan berjalan selaras di bawah pemerintahan Prabowo, yang menurutnya telah berkomitmen menjaga rasa keadilan dan melindungi konstitusi dengan teguh. “Saya percaya, pemerintahan baru ini bisa menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi konstitusi. Namun, masyarakat harus mengawalnya agar tujuan ini tercapai,” tambahnya.
Hillary juga menyoroti pentingnya demokrasi yang damai dan inklusif di pemerintahan saat ini. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengisyaratkan bahwa demokrasi Indonesia perlu lebih santun dan terarah, mencerminkan kesejukan dalam kehidupan politik nasional. “Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa demokrasi akan terus dijaga, dan di pemerintahan baru ini, demokrasi kita harus lebih santun, lebih damai, dan lebih terarah,” tuturnya.
Sebagai anggota Komisi XI DPR yang menangani bidang keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, Hillary mendukung penuh upaya pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran. Ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target 8 persen yang telah dicanangkan. Hillary optimistis target tersebut bisa dicapai jika masalah kebocoran anggaran dapat diatasi dengan tegas.
“Kita harus realistis, tetapi juga optimistis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, hingga 8 persen,” ungkapnya.
Hillary juga mengingatkan agar pemerintahan baru membuka ruang diskusi yang luas dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu banyak mendengar aspirasi rakyat, terutama dalam hal kebijakan yang mungkin menimbulkan polemik. Hal ini sejalan dengan peran Komisi XI dalam perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan anggaran negara. “Jika ada program, rancangan undang-undang, atau kebijakan yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, saya berharap pemerintah terbuka untuk mendengar masukan. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen menyuarakan kekhawatiran dan harapan masyarakat,” tutup Hillary.
