TajukNasional Anggota DPR RI sekaligus Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kehadiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di parlemen tidak akan mengurangi fungsi legislatif dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Herman menilai bahwa pengawasan tetap akan berjalan ketat, terutama karena keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memantau secara langsung aktivitas DPR.
Herman menyebutkan bahwa era digital saat ini telah memungkinkan masyarakat untuk mengikuti jalannya rapat-rapat DPR melalui berbagai platform, seperti siaran langsung televisi dan streaming di internet. Hal ini, menurutnya, memberikan ruang bagi publik untuk terlibat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif dan eksekutif.
“Dengan adanya siaran langsung melalui televisi dan streaming, masyarakat bisa memantau langsung rapat-rapat di DPR. Ini adalah salah satu bentuk keterbukaan dan akuntabilitas yang semakin terbuka,” kata Herman saat ditemui di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/8).
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa DPR juga selalu membuka diri kepada media massa untuk meliput dan menyampaikan setiap perkembangan dalam pembahasan isu-isu penting. Hal ini, menurutnya, memastikan bahwa seluruh fraksi, baik yang berada di dalam maupun di luar koalisi pemerintah, tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.
“Dengan sistem yang transparan seperti ini, seluruh fraksi di DPR, termasuk yang berada di dalam KIM Plus, tetap dapat menjalankan peran pengawasan mereka secara optimal,” ujar Herman.
Selain itu, Herman juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses legislatif sebagai cara untuk menjaga kepercayaan publik. Ia yakin bahwa dengan keterbukaan informasi, seluruh partai di DPR dapat bekerja dengan lebih efektif dalam mengawasi pemerintah.
“Sistem ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat proses pengawasan. Publik memiliki akses untuk mengetahui apa yang dibahas di DPR, sehingga akuntabilitas semakin terjaga,” tambahnya.
Pada Pemilu 2024, terdapat delapan partai politik yang berhasil mengirimkan perwakilannya ke Senayan. Mayoritas dari partai-partai ini merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Meskipun berada dalam koalisi yang mendukung pemerintah, Herman memastikan bahwa semua partai tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional.
Hasil Pemilu 2024 menunjukkan perolehan suara dari masing-masing partai politik yang berhasil masuk ke DPR:
1. PDIP dengan 25.387.279 suara (16,72%)
2. Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28%)
3. Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara (13,22%)
4. PKB dengan 16.115.655 suara (10,61%)
5. Partai NasDem dengan 14.660.516 suara (9,65%)
6. PKS dengan 12.781.353 suara (8,42%)
7. Partai Demokrat dengan 11.283.160 suara (7,43%)
8. PAN dengan 10.984.003 suara (7,23%)
Herman juga menyambut baik keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja DPR melalui keterbukaan informasi ini. Ia berharap dengan keterbukaan yang ada, demokrasi di Indonesia dapat semakin kuat dan pemerintahan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam memenuhi aspirasi rakyat.
Dengan demikian, meskipun KIM Plus mendominasi parlemen, Herman memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap akan berjalan secara optimal dan demokratis.
