TajukPolitik – DPR RI Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar tidak hanya memfokuskan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama ketika dimulainya masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo.
Dalam agenda penyampaian pandangan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025, Fraksi Demokrat diwakilkan oleh Anggota Komisi I DPR, Rizki Aulia Natakusumah.
Rizki menyampaikan bahwa APBN di masa transisi ini seharusnya menyesuaikan kebutuhan anggaran program pemerintahan baru dengan ketersediaan ruang fiskal sehingga APBN 2025 tetap sehat dan berkesinambungan.
“Fraksi Partai Demokrat mengimbau agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap pembangunan IKN saja,” tegasnya saat Rapat Paripurna, Selasa (28/5).
Daripada fokus APBN 2025 untuk IKN, Rizki menilai pemerintah sebaiknya juga memperhatikan pembangunan infrastruktur desa, program tata ruang dan pertanahan, pembangunan akses air bersih, serta penerapan ekonomi hijau di seluruh pelosok negeri.
“Pemerintah juga perlu meningkatkan program dana transportasi antar kota dan wilayah, memperkuat arus konektivitas melalui pembangunan jalur transportasi darat, laut, dan udara,” pungkasnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyinggung bahwa pembahasan APBN 2025 seharusnya tidak dibebani oleh program-program pemerintahan lama yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) baru.
“Oleh karena itu, belanja negara harus dioptimalkan kepada belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN baru,” tuturnya.
Dalam KEM PPKF RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan anggaran infrastruktur pada kisaran Rp 404,2 triliun hingga Rp 433 triliun. Salah satu alokasinya adalah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan IKN. Fraksi Demokrat menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih berimbang, dengan fokus pada program-program yang lebih merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Rizki Aulia Natakusumah menegaskan bahwa pembangunan yang berfokus pada IKN saja tidak cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah-daerah. Ia mengingatkan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang memerlukan perhatian serius dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan di IKN tidak mengabaikan kebutuhan infrastruktur dasar di daerah-daerah lain yang masih tertinggal,” ujarnya.
Selain itu, Rizki juga menyoroti pentingnya investasi dalam sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia mengusulkan agar anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dikorbankan demi proyek besar seperti IKN. “Kita harus ingat bahwa investasi terbaik adalah pada sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama untuk pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam konteks ekonomi hijau, Rizki menekankan bahwa pemerintah perlu mempercepat implementasi program-program yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program energi terbarukan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta perlindungan hutan dan lahan. “Ekonomi hijau bukan hanya sebuah tren, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Dengan berbagai pandangan ini, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih komprehensif dan inklusif dalam APBN 2025. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Kami berharap agar APBN 2025 benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya proyek-proyek besar yang terlihat megah tetapi belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Rizki.
