TajukNasional Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, meminta pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Direktorat Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta kementerian terkait lainnya untuk memberikan pendampingan maksimal kepada lima pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penembakan oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Anton menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan hak-hak para korban terpenuhi, baik dalam bentuk bantuan medis maupun pendampingan hukum jika diperlukan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa para korban mendapatkan perawatan medis yang layak serta bantuan hukum jika memang diperlukan,” ujar Anton kepada media di Jakarta, Selasa (28/1/2025).
Selain itu, Anton menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya satu PMI dalam insiden tersebut dan berharap para korban lainnya yang masih dirawat segera pulih.
Anton, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, meminta pemerintah Indonesia untuk mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia dan mendorong penyelidikan menyeluruh terkait insiden tersebut. Ia menilai ada indikasi penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia yang menyebabkan satu korban meninggal dan empat lainnya terluka.
“Pemerintah harus mendorong penyelidikan lebih lanjut, karena ada indikasi penggunaan kekuatan berlebihan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” tegasnya.
Ia juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum di perbatasan.
Lebih lanjut, Anton mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk duduk bersama membahas langkah-langkah konkret guna meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran.
“Pemerintah Indonesia harus selalu hadir untuk melindungi warganya di luar negeri. WNI harus merasa aman dan mendapat perlindungan yang sama di mana pun mereka berada,” tutupnya.
