TajukPolitik – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah diminta untuk fokus menjaga harga pangan sampai pembangunan infrastruktur pertanian.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dalam rapat paripurna ke 24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 Selasa (23/5) yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Juru Bicara Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengungkapkan pembiayaan pembangunan IKN ini sebaiknya ditunda. “Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus mendorong belanja negara yang bersifat memiliki multiplier effect sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda,” katanya di Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Rizki mengatakan pemerintah sebaiknya fokus untuk menjaga stabilitas pangan, harga kebutuhan pokok, dan energi bagi masyarakat kecil. Apa lagi tahun depan merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Pemerintah perlu menjaga momentum secara tepat,” ujarnya.
Kemudian, pembahasan mengenai IKN juga dibahas oleh Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin.
Pihaknya meminta agar pemerintah menunda perpindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan. Menurutnya, lebih baik anggaran negara digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian.
“PKS berpandangan agar pemerintah menunda ibu kota negara atau IKN sehingga belanja tersebut difokuskan pada daya beli masyarakat peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja berkadalian lainnya,” jelas dia.
Sebagai informasi, ibu kota negara baru akan pindah Kalimantan Timur mulai 2024. Saat ini pembangunanya juga telah dilaksanakan sejak 2022.
Periode 2022-2024, pemindahan tahap awal, infrastruktur utama mulai dari Istana, kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan, pemindahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah mulai tahap awal, di IKN beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal, inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.