TajukNasional Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia, menegaskan perlunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih bijak dalam penggunaan anggaran, khususnya menjelang Pemilu 2024. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berlangsung pada Selasa, 10 September 2024.
Dalam rapat tersebut, Rezka mengkritik sejumlah kebijakan KPU yang dinilai boros dan tidak efisien. Salah satu isu utama yang disorot adalah penggunaan pesawat jet pribadi oleh KPU untuk kegiatan monitoring logistik serta kebiasaan beberapa komisioner yang tinggal di apartemen pribadi padahal rumah dinas sudah disediakan. “Saya sangat kecewa karena tidak mendapatkan jawaban memuaskan mengenai penggunaan private jet. Apa dasar anggaran untuk hal ini? Mengapa komisioner bidang logistik tidak ikut dalam monitoring tersebut? Penggunaan jet pribadi ini terjadi berulang kali dan sangat tidak rasional,” ujar Rezka dengan nada tegas di Gedung Nusantara.
Legislator dari Dapil Sumatera Barat II ini juga mengingatkan KPU agar segera menghentikan praktik pemborosan dan mulai menggunakan anggaran dengan lebih sesuai dan efektif. “Jika ada komisioner yang masih tinggal di apartemen padahal sudah ada rumah dinas, ini harus dihentikan. Jika ingin tinggal di apartemen, gunakan dana pribadi. Jangan bebani APBN untuk kebutuhan yang tidak esensial,” tegasnya.
Rezka juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap jawaban tertulis dari KPU yang diterimanya terkait anggaran pada rapat sebelumnya bulan Mei lalu. Ia menyebut jawaban tersebut sebagai formalitas semata, tanpa memberikan penjelasan yang memadai. “Jawaban yang saya terima dari KPU hanyalah untuk memenuhi formalitas dan tidak memberikan penjelasan yang mendalam. Ini bukan jawaban yang kami butuhkan,” kritiknya.
Selain itu, Rezka menyoroti ketidaktransparanan dalam pengeluaran untuk aplikasi Sirekap, yang menurutnya belum jelas dalam hal anggaran. Ia mendesak agar KPU lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang mendesak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Jangan sampai anggaran terbuang sia-sia dan dana publik diboroskan. Gunakan anggaran dengan bijak dan sesuai dengan regulasi. Ini penting untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu dan memastikan dana yang digunakan benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan pernyataan ini, Rezka berharap KPU dapat lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, guna memastikan transparansi dan efisiensi demi terciptanya pemilu yang bersih dan kredibel.
