TajukPolitik – DPP Partai Demokrat merespons santai perihal pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang didominasi oleh elite Partai Gerindra.
Kepala BPPOK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa pihaknya tak masalah dengan hal tersebut. Sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo selaku Presiden terpilih.
“Intinya itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan tentu Pak Prabowo harus mengutus orang-orang terdekat,” kata pria yang akrab disapa Kang Herman Khaeron kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/6).
Lagi pula, kata Herman Khaeron, Tim Gugus Tugas itu merupakan upaya sinkronisasi pemerintahan baru kelak.
“Ini kan tidak disebut transisi tapi sinkronisasi yang tentu mensinkronkan berbagai aspek,” kata Anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini.
Lebih jauh, Herman Khaeron meyakini Prabowo sudah mengomunikasikan pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi tersebut dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Yang tentu untuk bisa mempercepat terhadap proses transisi nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden,” kata politisi dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.
“Jadi menurut saya tidak mempersoalkan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Partai besutan Prabowo telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam rangka masa transisi pemerintahan baru.
Gugus tugas ini pun diperkenalkan saat kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat lalu (31/5).
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran diisi oleh para petinggi Gerindra.
Adapun, Tim Gugus Tugas ini diketuai oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Lalu, Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran adalah Ahmad Muzani yang juga Sekjen Gerindra. Tiga Anggota Gugus Tugas itu adalah Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono dan Prasetyo Hadi yang juga Waketum Gerindra.
