TajukNasional Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap usulan pemerintah terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Ahmad, salah satu anggota Panitia Kerja (Panja) Haji 2025 dari Fraksi Demokrat, menilai bahwa penurunan BPIH yang hanya sebesar Rp20 ribu adalah langkah yang tidak signifikan, terutama ketika Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibebankan kepada jemaah justru mengalami kenaikan drastis.
Hal tersebut disampaikan Ahmad dalam rapat Panja Haji 2025 bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Ahmad mengkritik keras usulan Kementerian Agama (Kemenag), yang menetapkan BPIH 2025 sebesar Rp93.389.684,99, hanya turun Rp20 ribu dari tahun sebelumnya sebesar Rp93.410.286.
“Turunnya hanya Rp20 ribu, ini seperti lelucon. Namun, BIPIH yang dibebankan kepada masyarakat justru naik dari Rp56 juta menjadi Rp65 juta. Ini jelas memberatkan,” tegas Ahmad.
Menurutnya, penurunan BPIH sebesar Rp20 ribu tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, kenaikan BIPIH hingga Rp9 juta justru membebani calon jemaah haji, yang mayoritas berasal dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Ahmad mengingatkan bahwa banyak calon jemaah yang telah menabung puluhan tahun untuk mewujudkan impian mereka menunaikan ibadah haji.
“Masyarakat hanya peduli pada biaya yang mereka bayarkan. Banyak calon jemaah kita adalah petani dan warga desa yang menabung selama bertahun-tahun. Kenaikan ini sangat tidak adil bagi mereka,” ujarnya dengan nada geram.
Ahmad mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali usulan tersebut dan mencari solusi yang lebih berpihak pada masyarakat. “Kami berharap pemerintah tidak hanya memikirkan efisiensi anggaran, tetapi juga keadilan bagi calon jemaah haji yang sudah lama menunggu giliran mereka,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan bahwa kenaikan BIPIH disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya operasional yang meningkat. Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekhawatiran dan kritik yang muncul dari berbagai pihak, terutama Fraksi Demokrat.
Perdebatan mengenai biaya haji ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan yang dianggap adil dan realistis bagi semua pihak.
