TajukNasional Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat, Hillary Brigitta Lasut, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kebocoran anggaran negara melalui penerapan dan penegakan hukum yang tegas. Namun, dia juga memberikan peringatan agar hukum tidak digunakan sebagai alat politik.
Hillary menilai bahwa di era pemerintahan Joko Widodo, ada banyak kemajuan, terutama dalam bidang infrastruktur. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa terdapat berbagai kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta pada Jumat (25/10), Hillary berharap pemerintahan Prabowo bisa lebih baik dalam mensosialisasikan setiap kebijakan dan program yang diambil, agar penerimaan masyarakat terhadap pemerintah dapat lebih positif.
“Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo dapat menjunjung tinggi rasa keadilan. Hukum jangan sampai dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu atau dua partai, tetapi harus bisa memperkuat aspirasi rakyat,” ujarnya.
Politisi yang juga merupakan Fraksi Partai Demokrat ini yakin bahwa Presiden Prabowo akan memulihkan fungsi hukum sebagai alat pencari keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar alat politik. “Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Namun, pengawalan masyarakat sangat penting,” tambah Hillary.
Hillary juga optimis bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo akan lebih baik, mengingat komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dia mengharapkan tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sebelumnya sempat menjadi isu di Indonesia. “Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa demokrasi kita akan terus terjaga. Di pemerintahan baru ini, demokrasi harus jauh lebih santun, terarah, dan damai,” jelasnya.
Sebagai anggota dewan yang bertanggung jawab di Komisi XI, yang terkait dengan keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, Hillary percaya bahwa target pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dapat tercapai. Dia menekankan bahwa Prabowo telah menyadari permasalahan kebocoran anggaran negara dan berkomitmen untuk mengatasinya.
“Sebagai wakil rakyat, kita harus realistis. Namun, dengan kepercayaan dari ratusan ribu suara masyarakat, kita harus tetap optimis bahwa dalam 4-5 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat pesat,” ungkap Hillary.
Lebih jauh, Hillary mengingatkan pemerintah baru untuk membuka ruang diskusi dan mendengarkan aspirasi rakyat, terutama terkait kebijakan dan program yang menuai polemik. Dia menegaskan bahwa Komisi XI juga memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. “Jika program, rencana undang-undang, dan kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, saya berharap pemerintah yang baru mau mendengarkan. Kami sebagai wakil rakyat bertugas menyuarakan apa yang menjadi perhatian dan kekhawatiran masyarakat,” pungkas Hillary.
