TajukNasional Partai Demokrat dikabarkan akan mendapatkan jatah empat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa jumlah tersebut belum final dan masih dalam proses pembahasan yang sangat dinamis.
“Masih kita tunggu, belum final. Pembicaraan mengenai jumlah menteri masih terus berlangsung,” kata Teuku Riefky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Riefky juga mengonfirmasi bahwa Partai Demokrat telah mengirimkan nama-nama kader terbaik untuk dipertimbangkan dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran. “Sudah ada nama-nama kader terbaik Demokrat yang diserahkan kepada Pak Prabowo. Kita tinggal menunggu hasil akhirnya,” ungkapnya.
Menurut Riefky, proses pembentukan kabinet melibatkan komunikasi yang intens antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo Subianto. Dia menyatakan bahwa diskusi tersebut masih berjalan lancar, dan keputusan akhir akan diserahkan kepada Prabowo.
“Komunikasi antara Pak SBY dan Pak Prabowo, serta Mas AHY dengan Pak Prabowo, terus berlanjut. Kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo,” tambah Riefky.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan untuk merampungkan susunan kabinet paling lambat lima hari sebelum pelantikan resmi pada 20 Oktober 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, pembahasan kabinet sedikit memakan waktu lebih lama karena adanya tarik-ulur terkait jumlah posisi menteri yang akan ditempati, baik dari kalangan partai politik maupun profesional.
“Pembahasan mengenai posisi menteri agak lama karena ada yang masuk dan ada yang tarik diri. Jadi, finalisasi kabinet membutuhkan waktu,” ujar Dasco.
Lebih lanjut, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, menambahkan bahwa jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak dibanding pemerintahan sebelumnya. Hal ini karena Prabowo ingin setiap kementerian fokus pada satu bidang tertentu, sehingga beberapa kementerian yang sebelumnya menangani banyak urusan akan dipecah.
“Prabowo ingin setiap kementerian lebih fokus pada satu bidang, sehingga tidak ada lagi kementerian yang menangani banyak bidang. Oleh karena itu, jumlah kementerian kemungkinan akan bertambah,” jelas Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9).
Dengan dinamika pembahasan yang masih berlangsung, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Prabowo, termasuk Partai Demokrat, terus berkoordinasi untuk memastikan formasi kabinet yang optimal dan mendukung program-program pemerintahan Prabowo-Gibran. Keputusan akhir mengenai posisi menteri diharapkan akan diumumkan menjelang pelantikan resmi Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober mendatang.
Partai Demokrat, yang kini kembali ke pemerintahan setelah sekian lama berada di luar lingkar kekuasaan, berharap bisa berkontribusi signifikan dalam pemerintahan baru ini. “Kami berharap Demokrat bisa memberikan yang terbaik melalui kader-kader terbaik kami, dan tentunya mendukung sepenuhnya visi dan misi pemerintahan Pak Prabowo,” pungkas Riefky.
Dengan sinergi yang dibangun antara Demokrat dan partai koalisi lainnya, publik menantikan susunan kabinet baru ini sebagai langkah awal untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
