TajukNasional Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, secara resmi mendaftarkan dokumen kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 dan dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terbaru ke Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (24/3).
“Pendaftaran ini merupakan bagian dari proses administrasi kepartaian, yang mencakup dua dokumen penting: kepengurusan baru serta AD/ART periode 2025-2030 yang merupakan ratifikasi dari kepengurusan sebelumnya,” ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa setelah dokumen-dokumen ini disahkan oleh Kementerian Hukum, maka AD/ART tersebut akan menjadi konstitusi resmi Partai Demokrat, sedangkan susunan pengurus yang telah didaftarkan akan menjadi struktur kepengurusan yang sah.
Meski Undang-Undang Partai Politik memberi waktu maksimal 30 hari sejak pengumuman kepengurusan untuk melakukan pendaftaran, Herman menyatakan bahwa Partai Demokrat ingin mempercepat proses ini.
“Alhamdulillah, Pak Menteri Hukum memberikan atensi yang sangat baik dan akan memproses dengan cepat. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan sudah selesai,” jelasnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, langsung menyambut rombongan DPP Demokrat. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sempat melakukan komunikasi via video call dengan Menteri Hukum.
“Pak Ketum sempat berbicara dengan Pak Menteri Hukum. Keduanya memang sudah sering bertemu dalam sidang kabinet, jadi hubungan baik tetap terjaga. Ini hanya silaturahmi dan menyampaikan salam,” ungkap Herman.
Dalam kesempatan ini, Herman Khaeron didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain:
- Sigit Raditya (Direktur Eksekutif)
- Jansen Sitindaon (Wakil Sekjen)
- Didik Mukrianto (Wakil Sekjen)
- Imelda Sari (Wakil Sekjen)
- Inggrid Kansil (Wakil Sekjen)
- Syahrial Nasution (Wakil Sekjen)
- Umar Arsal (Wakil Sekjen)
- Serta beberapa pengurus lainnya.
Dengan langkah ini, Partai Demokrat semakin mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 2025-2030, serta memastikan legalitasnya di bawah regulasi yang berlaku.
