TajukNasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas pengaturan tanah di daerah aliran sungai (DAS) dalam pertemuan di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 27 bupati dan wali kota se-Jawa Barat, sebagai bentuk komitmen dan sinkronisasi antar-daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat dan berkelanjutan.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hasil konkret dari pertemuan ini adalah keputusan untuk melakukan pengukuran tanah di sempadan sungai yang akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar fungsi sungai dapat dikembalikan dan Jawa Barat terbebas dari banjir,” kata Dedi.
Dari hasil pengukuran tersebut, badan sungai akan diperlebar dan kapasitas tampung airnya dikembalikan ke kondisi normal. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah di sempadan sungai yang belum memiliki sertifikat akan ditetapkan sebagai tanah milik negara dengan pengelolaan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat.
“Untuk tanah di dalam garis sempadan sungai, kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan diterbitkan sertifikat atas nama Balai Besar Wilayah Sungai. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak perorangan atau perusahaan yang bisa mengklaim atau memiliki sertifikat di sepanjang bibir sungai,” jelas Nusron.
Nusron juga menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga ekosistem sungai serta mendukung program normalisasi dan pelebaran sungai tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan lahan.
“Dengan adanya sertifikat ini, tidak akan ada lagi klaim sepihak atau pembangunan ilegal di sempadan sungai. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana,” pungkasnya.
