TajukNusantara – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti perdebatan seputar alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan nasional dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari universitas-universitas ternama di Indonesia.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/6). Dalam kesempatan ini, Dede Yusuf menggarisbawahi pentingnya mengatasi polemik terkait alokasi anggaran untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.
Polemik tersebut terutama muncul setelah kenaikan yang signifikan dalam biaya UKT pada tahun 2024, yang diinduksi oleh penerbitan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan terkait efektivitas penyaluran anggaran 20 persen APBN untuk bidang pendidikan.
“Kami melihat adanya dilema dalam isu ini. Sisi positifnya adalah bonus demografi yang dapat kita manfaatkan, namun kita hanya memiliki jendela waktu 20 tahun untuk mengubah bonus demografi ini menjadi sumber daya manusia unggul. Namun kenyataannya, hasil survei PISA menunjukkan bahwa kita masih jauh dari harapan, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi pun masih terbatas sekitar 33 persen,” ungkap Dede dalam forum tersebut.
Selain permasalahan anggaran, Dede juga mengkritisi dampak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mendorong perguruan tinggi untuk menjadi lebih komersial demi memenuhi kebutuhan pendanaan mandiri. Hal ini berimbas pada peningkatan beban biaya UKT bagi mahasiswa.
Dede menekankan bahwa tanpa intervensi yang tepat, akses pendidikan bagi masyarakat luas dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak terlibat dalam pendidikan untuk menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan, sebagai masukan penting bagi Komisi X DPR dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah.
“Kami tidak hanya mencari masalah yang terlihat di permukaan, tetapi kami juga ingin mendengar pandangan dari para pemimpin pendidikan tinggi mengenai proses pendidikan tinggi yang berujung pada peningkatan biaya yang signifikan. Kami menerima semua masukan ini untuk menjadi pertimbangan bagi Panja dalam menyusun rekomendasi ke depan,” pungkasnya.
Dengan demikian, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki alokasi dan penyaluran anggaran pendidikan demi mendukung visi Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.
