TajukNasional Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendampingi pertemuan penting antara Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk membahas langkah-langkah strategis guna mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Pertemuan ini berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 5 November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang digagas oleh Kementerian PKP. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan tanah yang dapat digunakan untuk proyek perumahan. Kementerian ATR/BPN memiliki sejumlah tanah telantar yang berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa terdapat tanah eks HGU yang belum dimanfaatkan seluas 1,3 juta hektare, yang di antaranya berada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare. “Kami masih melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian tanah tersebut untuk pembangunan perumahan. Tim kami saat ini tengah bekerja untuk menentukan lokasi yang layak,” ungkap Nusron Wahid.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya penataan ruang yang terorganisir dengan baik di kawasan pemukiman. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur agar setiap pembangunan perumahan harus menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebesar 40%, seperti taman, masjid, tempat olahraga, dan lainnya. “Kami akan mengusulkan pembentukan Satgas bersama dengan Kementerian PKP untuk menertibkan tata ruang di kawasan perumahan dan pemukiman,” jelas Nusron Wahid.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN. Dia menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan, khususnya dalam penyediaan tanah yang idle atau tidak bermasalah, untuk mendukung pembangunan rumah bagi rakyat kecil. “Kami sangat menghargai bantuan Pak Nusron yang telah menyiapkan lahan-lahan yang tidak bermasalah. Tanah tersebut nantinya bisa digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kecil dengan skema yang jelas,” ujar Maruarar.
Lebih lanjut, Menteri PKP juga menyoroti pentingnya agar sertifikat tanah yang dikeluarkan untuk perumahan rakyat dapat dimanfaatkan sebagai jaminan di bank. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan. “Kami ingin memastikan agar pemukiman di Indonesia tidak hanya terbuka, tetapi juga tertata dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.
Selain Menteri Nusron Wahid dan Maruarar Sirait, pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; serta sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian. Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat tercapainya target pembangunan perumahan rakyat yang nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan di seluruh Indonesia.
