TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menduga ada pihak yang berkepentingan dalam agenda tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades), yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Seperti diketahui adanya aksi ribuan kades turun ke jalan pada Selasa (17/1) menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode.
“Yang gerakkan Kades adalah Kemendes (kader PKB). PKB dari awal usulkan penundaan pemilu,” ungkapnya, melalui cuitan di Twitter yang dikutip tajuknasional.com, Selasa (24/1).
Seperti diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) saat ini, yakni Abdul Halim Iskandar, merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai lambang Kabah ini memang gencar menyuarakan penundaan pemilu.
Didu bilang, wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mulai surut belakangan ini, ternyata masih berlanjut, salah satu tandanya dengan aksi para kades di Senayan.
“Agenda perpanjangan masa jabatan Presiden terus berjalan,” ujarnya.
Soal penegasan Ketua Umum PDIP Megawati yang membahas perpanjangan masa jabatan presiden, dinilainya sebenarnya tidak melarang rencana itu.
“Pidato Megawati di HUT (Hari Ulang Tahun) PDIP tidak melarang perpanjangan masa jabatan. ‘Jubir’ perpanjangan masa Senayan Kades adalah kader PDIP,” terangnya.
Diketahui sebelumnya, kader PDIP Budiman Sudjatmiko salah satu sosok yang menemui para Kades saat aksi di Senayan.
Ia juga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo secara lisan telah menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan presiden dari semulanya 6 tahun menjadi 9 tahun.
Ketua Panitia Khusus Rancang Undang-Undang Desa itu menyebut, presiden menganggap usulan tersebut masuk akal.
Tanpa ada kendala Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut setuju adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun.
Keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini pun dinilai menimbulkan tanda tanya bagi banyak pihak, termasuk pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung.
“Posisi kita itu mencurigai bahwa gerilya politik dari Pak Jokowi untuk tiga periode itu masih berjalan terus, meskipun Megawati sudah menyatakan enough is enough (cukup ya cukup),” kata Rocky melansir dari youtube channelnya, Rocky Gerung official, Selasa (24/01/23).
