TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, jika harusnya China sebagai pembuat kesalahan proposal kereta cepat yang harus didenda bukan dibebankan pada APBN.
“Kenapa pengambil kebijakan tunduk patuh atas kesalahan China ? Harusnya China didenda. Baru kali ini ada kesalahan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek tapi yg mengganti kesalahan tersebut adalah pemilik proyek,” tulisnya melalui akun twitternya, Selasa (6/12).
Ia menjelaskan, seharusnya pemerintah Indonesia yang harusnya meminta denda kepada pelaksana dalam hal ini China.
“Normalnya justru pemilik meminta denda kepada pelaksana. Saatnya proyek ini harus diaudit investigasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek Kereta Api Cepat adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.
Salah satu kesalahan pihak China dalam proposalnya, yakni tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.
Sementara di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel. Agar Telkomsel mau merelakan pita frekuensinya dibagi untuk proyek ini, tentu KCIC harus mengeluarkan biaya tak sedikit.
Selain perebutan pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China adalah kurang cermatnya dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah yang padahal sangat krusial di Indonesia.
Hingga pemindahan utilitas listrik dan gas. Di mana beberapa di antaranya tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal.
“Jadi memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek,” tuturnya.
Sementara beberapa penyebab pembengkakan biaya lainnya terjadi di luar dugaan selama proses konstruksi seperti kerumitan kondisi geologi dalam pembuatan terowongan (tunnel), indisen kecelakaan, tiang pilar yang dirobohkan dan terpaksa dibangun ulang, hingga pencurian besi proyek.
Berdasarkan hal di atas, Tiko mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Cadangan Investasi APBN 2022 sebesar Rp 3,20 triliun.
Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sudah mendapatkan PMN melalui KAI sebesar Rp 4,1 triliun. Sehingga dalam waktu dekat, total duit APBN yang akan diterima untuk proyek ini yakni Rp 7,3 triliun.
“Jumlah tersebut untuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas atas cost overrun proyek KCJB, kami juga mengharapkan ini bisa kita percepat karena kebutuhan cukup tinggi untuk bisa kita cairkan di tahun 2022,” ucap dia.
Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengatakan, BPKP telah melakukan dua kali asersi terkait pembengkakan biaya proyek KCJB tersebut.
“Kami saat ini ada di angka 1,449 miliar dollar AS, sekarang total project cost sekitar 7,5 miliar dollar AS,” kata Tiko.
Tiko mengatakan, pembengkakan biaya dalam proyek KCJB paling besar adalah pada pekerjaan tanah atau subgrade dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer yang harus segera diperbaiki.
“Dan ada juga tunnel 2 yang harus di-blasting (diledakan) karena tanahnya keras dan ada juga wilayah-wilayah yang tanahnya longsor sehingga harus ada penguatan-penguatan dari sisi infrastruktur,” ujarnya.
