TajukPolitik – Mantan Sekeretaris di Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu murka karena China menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Dia menyebut sosok yang memuja China justru menjual bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya.
“Engkau selalu memuja China. Ternyata engkau menjebak dan menjual bangsa ini ke China,” ujar dia seperti dikutip tajuknasional.com, Jumat (14/4).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru dia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Menko Luhut dikutip pada Rabu (12/4).
Namun, jika China tetap menginginkan APBN sebagai penjaminan, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berkat peringatan Luhut, akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.
Salah satu alasan utama Jokowi dulu lebih memilih China daripada Jepang yaitu tidak menggunakan APBN dalam pengerjaan Kereta Cepat namun kini malah sebaliknya.
“Buah KEBOHONGANMU adalah penyiksaan terhadap RAKYAT dan BANGSAMU,” ucap Said Didu dikutip , Jumat (14/4).
Untuk diketahui, pemerintah China kini mengenakan bunga pinjaman sebsar 3,4 persen dalam proyek KCJB serta menuntut pembayaran utang pokok dan bunganya bisa dijamin APBN Indonesia.
Selain itu, proyek Kerete Cepat juga mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun. Jika dijumlah dari biaya total sejak 2016 saat proyek dimulai maka telah mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.
Nilai setelah pembengkakan biaya ternyata jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang ketika itu memberikan tawaran proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.
dulu Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno mengatakan alasan pemerintah mantap memilih China garap proyek Kereta Cepat, yaitu tanpa menggunakan APBN dan jaminan pemerintah.
Sementara Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut, pasalnya pengerjaan Kereta Cepat sangat sulit jika menggunakan skema skema murni business to business (b to b).
