TajukPolitik – Ekonom senior, Rizal Ramli, membongkar cara berpolitik Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menceritakan bagaimana cara kerja politik Luhut yaitu dengan mencari orang yang bermasalah untuk menjadi bagian dari suatu operasi.
Bahkan, Luhut juga pernah mengatakan perlunya mencari orang yang bermasalah agar bisa digerakkan, seperti kerbau yang diberi tali di hidungnya lalu digerakkan.
“Dia pernah ngomong sama saya ‘lu politiknya item putih, kita itu perlu politik supaya orang bermasalah kita pasangin tali di hidungnya kaya kerbau supaya digerakin kiri-kanan,” ujar Rizal, dikutip tajuknasional.com dari kanal YouTube Total Politik pada Jumat (23/12).
Ekonom sekaligus politikus senior ini menjelaskan bahwa cara berpolitik ala Luhut yaitu dengan mencari orang yang bermasalah dengan hukum, misalnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum, yaitu pasien rawat keluar dari KPK,” ujar Rizal.
Tak tanggung-tanggung, ekonom senior yang pernah berada di kabinet Presiden Jokowi ini menyebutkan nama-nama yang disebut pasien rawat keluar KPK, beberapa di antaranya merupakan ketua umum partai politik.
Nama-nama tersebut memiliki masalah dengan hukum sehingga mudah diarahkan untuk mendukung kudeta konstitusi.
“Namanya Muhaimin Iskandar. Namanya Jul. Namanya Airlangga Hartarto. Ketiga-tiganya punya masalah hukum. Jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini,” ujar Rizal.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
Pegiat media sosial itu pun membeberkan enam nama yang disebutnya telah menyuarakan kudeta konstitusi tersebut.
Enam nama itu terdiri dari tiga ketua umum partai politik yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekaligus Menteri Perdagangan.
Kemudian, satu menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selanjutnya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
“Nih yang sudah menyuarakan kudeta konstitusi dg ide perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu : 1. Ketua MPR : Bambang Soesetyo, 2. Ketua DPD : La Nyalla, 3. Meninvest : Bahlil, 4. Ketum PKB : Muhaimin, 5. Ketum Golkar : Airlangga, 6. Ketum PAN : Zulkifli,” beber Said Didu melalui cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Sabtu (10/12).
