TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menilai lucu penyataan KCIC yang menyatakan kereta cepat Jakarta Bandung akan menyumbang penerimaan negara sebesar Rp11 T sampai Juni 2023.
“Ini lucu, biaya membengkak dan molor dianggap menguntungkan karena negara mendapatkan pajak dan sewa padahal uang yang dipungut tersebut adalah uang dari utang,” tulis Sadi Didu dalam akun twitter pribadinya yang dikutip tajuknasional.com, Kamis (10/11).
“Kalau cara hitungnya demikian, naikin lagi aja biayanya dan perlama selesainya maka penerimaan pajak dan sewa akan naik,” tukasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi menyebut proyek kereta cepat Jakarta- Bandung diperkirakan akan menyumbang penerimaan negara hingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023.
“Ke depan, estimasi kami proyek KCJB ke penerimaan negara baik itu pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) nantinya sekitar Rp11,1 triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).
Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.
Kontribusi yang sudah terealisasi ini terdiri dari setoran kewajiban pajak (PPN, PPh, BPHTB, dan PBB) sebesar Rp5,1 triliun, kemudian pembayaran sewa halim untuk lahan halim sebesar Rp1,16 triliun, dan pembayaran sewa BMN untuk lahan rumija sebesar Rp436,8 miliar.
Kontribusi itu cukup besar meski proyek belum selesai. Karenanya, ia berharap bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun dalam waktu dekat, agar penyelesaian proyek bisa sesuai target pada Juni 2023.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo, mengatakan jika PMN tidak diberikan tahun ini, maka kemungkinan penyelesaian proyek bisa mundur dan biaya makin membengkak dari saat ini yang sekitar US$7,5 miliar.
“Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB, per 15 September 2022, terjadi pembengkakan biaya pembangunan proyek KCJB sebesar US$1,449 miliar. Sehingga investasi yang awalnya dibutuhkan sekitar US$6,071 miliar menjadi sekitar US$7,5 miliar.
