TajukNasional Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan sikap partainya mendukung rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Dukungan tersebut diberikan dengan syarat kebijakan ini tetap melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah.
“Ada yang tanya sikap Demokrat terkait rencana pemerintah menaikkan PPN 12% per 1 Januari 2025? Demokrat jelas konsisten mendukung rencana pemerintah ini dengan syarat tetap melindungi masyarakat menengah ke bawah,” ujar Benny K Harman melalui unggahan di platform X, Selasa (24/12).
Benny menjelaskan bahwa dukungan Partai Demokrat terhadap kebijakan tersebut didasarkan pada dua alasan utama:
1. Kesepakatan Dasar Hukum
Menurut Benny, kenaikan PPN merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. Fraksi Partai Demokrat turut memberikan persetujuannya terhadap undang-undang ini.
“Kenaikan PPN adalah bagian dari UU HPP 2021 yang sudah kami sepakati bersama. Ini bentuk konsistensi Demokrat terhadap komitmen tersebut,” jelas Benny.
2. Langkah untuk Memperbaiki Keuangan Negara
Kenaikan PPN dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki keuangan negara sekaligus meningkatkan pendapatan untuk mendukung pembangunan nasional.
“Kenaikan ini adalah langkah penting untuk memperbaiki keuangan negara dan meningkatkan pendapatan, asalkan implementasinya tepat,” tambahnya.
Benny juga menegaskan bahwa Partai Demokrat mendukung pengaturan agar pengenaan PPN tidak berlaku untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan jasa pelayanan sosial. Langkah ini dianggap penting untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terpenting, pengenaan PPN ini tidak berlaku untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Itu prinsip yang Demokrat jaga,” pungkas Benny.
