TajukPolitik – Belum juga peroleh investor untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tak menyianyiakan untuk menawarkan kepada pengusaha negeri Australia tersebut berinvestasi.
Jokowi bilang saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan pembangunan IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam.
Sehingga kata Jokowi, peluang investasi pada beberapa sektor di IKN tersebut terbuka lebar bagi para investor Australia.
“Nilai investasinya capai 25 miliar USD yang sangat terbuka, baik di sektor Pendidikan, Kesehatan, energi, dan lainnya,” kata Jokowi saat melakukan pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia di Ruang Pertemuan Cambridge, Hotel Shangri-La, Sydney, Selasa (4/7).
Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara.
Selain di IKN, sejumlah sektor prioritas memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga,” ujarnya.
Semisal pada sektor pendidikan dan kesehatan, Jokowi meyakini potensi investasi bagi para investor juga sangat tinggi.
“Jumlah penerimaan mahasiswa, meningkat sekitar 20 persen setiap tahunnya. Hampir 2 juta orang Indonesia, masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini,” katanya.
Masih rendahnya realisasi investasi swasta di proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pertanyaan apakah betul proyek ini tidak begitu menarik bagi kalangan konglomerat Tanah Air?
Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady menilai bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang, sehingga harus betul-betul dipikirkan. Tetapi kata dia Lippo sendiri berminat untuk menggarap proyek besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini,” kata John Riady dikutip Senin (3/7).
Ia mengatakan, total anggaran untuk pemindahan Ibu Kota ke IKN adalah sebesar Rp 466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta sebesar Rp123,2 triliun.
