TajukPolitik – Kebijakan pemerintah dinilai semakin mempersulit masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng curah yang harus menggunakan aplikasi peduli lindungi.
Rencana pemerintah mengatur pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi mendapat kritik tajam dari masyarakat. Salah satunya oleh mantan Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie.
Menurut Alvin Lie, rencana ini melemahkan fungsi Kartu Sembako Murah yang pernah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Sebab seharusnya, pembelian untuk rakyat tersebut sudah tercover dalam kartu yang dibagikan Jokowi.
“Penggunaan PeduliLindungi atau KTP sebagai syarat beli minyak goreng curah merupakan indikasi bahwa Kartu Sembako Murah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak berhasil menjalankan fungsinya,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (26/6).
Alvin Lie menilai bahwa seharusnya pemegang Kartu Sembako Murah sudah terverifikasi identitas dan kondisi ekonominya. Kartu ini sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
“KSM adalah program resmi Presiden untuk bantu warga miskin,” tegasnya.
Adapun langkah pembelian menggunakan PeduliLindungi dilakukan untuk mengawasi proses distribusi minyak goreng.
Selain itu, juga untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah.
Selain menjelang Pilpres Presiden Jokowi juga pada Maret 2020 kembali berjanji mengeluarkan kartu sembako murah.
Presiden Joko Widodo mengatakan dalam waktu dekat pemerintah membagikan kartu sembako kepada masyarakat yang memungkinkan mereka menerima bahan pangan pokok selama enam bulan ke depan untuk merespons dampak pandemi Covid-19.
“Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan,” katanya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (24 Maret 2020), dalam Rapat Terbatas (melalui video telekonferensi) dengan topik “Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19”.
Kepala Negara menambahkan jumlah penerima kartu tersebut akan ditambah menjadi 50.000 penerima manfaat, sedangkan jumlah yang akan diterima dalam bentuk uang tunai Rp200.000 per keluarga penerima manfaat.
“Akan ditambah 50.000, diterima Rp200.000 per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp4,5 triliun,” katanya.
Dalam menghadapi pandemi Covid-19, ia mengatakan, pada intinya pemerintah fokus tiga hal.
