Jumat, 11 Oktober, 2024

Begini Nasib IKN Jika Anies Baswedan Menjadi Presiden

TajukPolitikAnies Baswedan memberikan jawaban mengejutkan tentang nasib Ibu Kota Negara (IKN) jika dirinya terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024.

Anies Baswedan kerap kali ditanya mengenai pandangannya terahadap kebijakan pemerintah pusat saat ini. Banyak sorotan yang publik berikan terkait keputusan dan kebijakan pemerintah mengenai penting atau tidaknya hal tersebut dilakukan, sebut saja seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta Cepat Indonesia-China yang mana kubu oposisi sering mengkritisinya.

Mengenai apakah dirinya akan melanjutkan proyek yang memakan biaya super fantastis era Jokowi tersebut jika nanti menjadi Presiden, Anies Baswedan pun memberikan jawaban mengejutkan tentang keberlanjutan IKN.

Anies Baswedan mengungkapkan pada dasarnya fungsi dari diadakannya pemilu dalam kerangka demokrasi adalah mewujudkan tujuan bernegara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih kepemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.

“Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa,” ujar Anies yang tampil di kanal Youtube Refly Harun, dikutip Rabu (30/11).

Hal ini menurut Anies juga ia lakukan selama bertugas di DKI Jakarta sebagai Gubernur. Di mana dirinya mengkaji mana yang harus diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan ditambahkan.

Terkait melanjutkan atau tidak yang Jokowi kerjakan terlepas dari banyaknya biaya yang digunakan, Anies mengugkapkan selama ada UU yang menyatakan itu harus dilanjut maka harus dilanjutkan sampai nanti akhirnya ada keputusan baru yang mengikat terkait kebijakan tersebut.

“Jadi sederhanya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada atuan perundangannya siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” jelas Anies.

Anies pun menuturkan bahwa di dalam pemerintahan tak pernah terlepas dari yang namanya “2 C” yaki Change and Continuity (Perubahan dan Keberlanjutan).

Tak bisa hanya mengandalkan Change dan meninggalkan Continuity atau sebaliknya.

“Tidak bisa hanya 1 C, Change dan Continuity,” jelasn Anies Baswedan.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini