TajukNasional Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rapat bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (29/8/2024). Dalam rapat tersebut, Anita menyoroti ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, serta kondisi buruk fasilitas pendidikan di wilayah NTT.
Anita membuka pernyataannya dengan menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, banyak anak-anak yang terpaksa pindah dari sekolah negeri ke sekolah swasta karena buruknya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini, menurut Anita, tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan, tetapi juga memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang layak bagi semua siswa.
“Di Nusa Tenggara Timur, banyak sekolah-sekolah yang kondisinya layaknya kandang binatang,” tegas Anita dengan nada prihatin, seperti yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi X DPR RI Channel pada Kamis (29/8).
“Sudah sering saya sebutkan di ruangan yang terhormat ini, tapi tidak ada toh tindakan dari kementrian turun dan memeriksadan lihat,” lanjutnya.
Kritikan Anita tidak berhenti di situ. Ia juga menyoroti proyek pembangunan Sekolah Merah Putih di NTT yang hingga kini terbengkalai. Padahal, proyek tersebut memiliki anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 1,8 triliun. Namun, kenyataannya, sekolah tersebut masih jauh dari selesai, dan akibatnya para siswa terpaksa belajar di bawah pohon karena tidak adanya fasilitas yang memadai.
“Untung anak-anak tidak mati kena gigit ular,” ujar Anita dengan nada marah, menggambarkan betapa berbahayanya kondisi tersebut bagi para siswa.
Anita merasa geram karena, menurutnya, pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkesan tidak peduli terhadap situasi ini. Ia mengkritik kurangnya tindakan dari pejabat terkait yang, menurutnya, seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengatasi masalah ini.
Dalam rapat tersebut, Anita mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak Indonesia, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang di mana mereka tinggal atau di sekolah mana mereka belajar.
Anita juga menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi pendidikan di NTT dan daerah-daerah lain yang mengalami masalah serupa. Ia berharap, dengan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah, diskriminasi dalam dunia pendidikan bisa dihapuskan, dan setiap anak Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Dengan kritik tajamnya, Anita Jacoba Gah ingin menegaskan bahwa masalah pendidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal seperti NTT, harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Perbaikan infrastruktur pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia adalah langkah krusial untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
