TajukNasional Mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial dengan menyerukan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mundur dari jabatannya.
Menurut Effendi, kepemimpinan Megawati yang telah lama menjabat tidak lagi efektif, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Effendi berpendapat bahwa kasus hukum yang melibatkan Hasto merupakan masalah serius yang memerlukan pertanggungjawaban dari pemimpin partai.
Ia menekankan bahwa masalah hukum ini bukan sekadar isu etika, melainkan hal yang berdampak langsung pada integritas PDIP.
“Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum ini,” ujar Effendi usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta.
Lebih lanjut, Effendi mengungkapkan bahwa seruannya agar Megawati mundur bukan hanya soal regenerasi dalam kepemimpinan, tetapi juga sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi PDIP terkait integritas kepemimpinan.
“Sudah waktunya pembaharuan yang total,” tambahnya.
Effendi juga menekankan pentingnya PDIP menjadi partai yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Menurutnya, partai seharusnya berfungsi dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak dimiliki oleh individu tertentu.
“Partai ini diatur oleh UU Parpol dan karenanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Ia menyayangkan situasi di mana Sekjen PDIP terlibat dalam masalah hukum yang mencoreng citra partai. Kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto, yang juga terkait dengan penggantian antarwaktu anggota DPR, menjadi sorotan publik.
Effendi percaya bahwa langkah mundur dari Hasto dan pembenahan struktural sangat diperlukan agar PDIP bisa memperbaiki kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.
