TajukNasional Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPTN) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Dengan demikian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan diterapkan untuk tahun ajaran baru 2025-2026, yaitu pada bulan Juni atau Juli mendatang,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak menyasar BOPTN.
Ia memastikan bahwa efisiensi hanya diberlakukan pada aktivitas tertentu di kementerian dan lembaga, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan, serta kegiatan seremonial lainnya.
“Karena kriteria efisiensi kementerian dan lembaga yang kita lakukan hanya menyangkut aktivitas tersebut, maka perguruan tinggi tidak akan terkena dampaknya dalam hal operasional akademik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam terhadap anggaran operasional perguruan tinggi agar tetap berjalan optimal.
“Dengan langkah ini, perguruan tinggi tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat yang telah diberikan,” tutupnya.
Dengan kepastian ini, mahasiswa dan pihak perguruan tinggi diharapkan tidak perlu khawatir terkait biaya pendidikan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.
