TajukNasional Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih menyisakan banyak kendala. Salah satu isu utama adalah kecilnya margin keuntungan yang diperoleh distributor dan pengecer, yang berpotensi memicu terjadinya penyimpangan dalam rantai distribusi.
Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron, menyampaikan hal ini saat meninjau langsung proses distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025). Sebelumnya, BAKN juga telah melakukan audiensi dengan direksi PT Pupuk Kujang untuk membahas produksi dan distribusi pupuk bersubsidi.
“Kami ingin memastikan bahwa dana negara yang dialokasikan untuk pupuk bersubsidi benar-benar efektif dan tepat sasaran. Hari ini kami melihat langsung di lapangan, dan margin keuntungan yang diberikan kepada distributor dan pengecer memang sangat kecil. Jangan sampai PT Pupuk Indonesia meraih keuntungan besar, sementara pihak di lapangan justru kesulitan,” ujar Herman.
Herman yang juga merupakan politisi Partai Demokrat menegaskan bahwa kecilnya margin keuntungan ini dapat berimbas pada kenaikan harga pupuk di daerah yang kurang terawasi. Ia juga menyoroti peningkatan anggaran subsidi pupuk yang terus membesar, dari semula Rp28 triliun untuk 9,5 juta ton, kini menjadi Rp44 triliun.
“Perlu ada efisiensi dalam penyaluran dan penggunaan anggaran ini. Kami sedang mendalami berbagai aspek agar subsidi pupuk benar-benar mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami di BAKN berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan program tersebut,” pungkas Herman.
