TajukNasional Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2024-2029 menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui penguatan tugas, fungsi, dan koordinasi yang lebih efektif. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti pentingnya melakukan penelaahan menyeluruh atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghasilkan rekomendasi yang memberikan dampak nyata bagi efisiensi keuangan negara.
“Sebagai bagian dari alat kelengkapan DPR, BAKN bertugas menelaah dan mendalami hasil temuan BPK. Hal ini meliputi kajian serta investigasi mendalam agar rekomendasi yang dihasilkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki pengelolaan keuangan negara,” jelas Herman saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/10).
Dengan bertambahnya anggota BAKN menjadi 19 orang dalam periode ini, dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berjumlah 9 orang, Herman menjelaskan perlunya penguatan tata tertib internal serta penambahan anggaran untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Penambahan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi serta memperkuat pola kerja BAKN dalam menelaah berbagai temuan yang berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran negara.
“Kami di BAKN perlu menyesuaikan tata tertib terkait ketersediaan anggaran serta memperkuat pola koordinasi antaranggota. Tujuan utama kami adalah memperbaiki tata kelola keuangan negara agar lebih efektif dan akuntabel, sehingga dapat lebih berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Usai mengadakan audiensi dengan Kepala BK DPR RI, Herman dan pimpinan BAKN melanjutkan agenda dengan mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan. Dalam pertemuan ini, Herman menyebutkan bahwa pihaknya menerima arahan untuk menjadikan temuan-temuan BPK sebagai dasar perbaikan yang bermanfaat bagi publik. Rapat ini menghasilkan berbagai langkah penguatan, termasuk pemantapan peran BAKN sebagai lembaga yang mampu menindaklanjuti temuan BPK demi efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
“Dalam rapat koordinasi ini, kami diamanatkan untuk lebih fokus memberikan manfaat nyata dari setiap temuan BPK yang kami telaah. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAKN akan diarahkan agar benar-benar memberi nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara,” terang Herman, yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Demokrat.
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa peran BAKN tidak hanya sebatas menelaah, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam setiap program yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah. Ia memberikan contoh pada beberapa sektor yang mengalami ketidakefisienan, di mana BAKN berupaya memperbaiki tata kelola keuangan agar setiap alokasi anggaran lebih efektif untuk masyarakat.
“Kami fokus mengidentifikasi ketidakefisienan di berbagai sektor dan memperbaiki tata kelola keuangan agar program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar memberikan hasil optimal bagi rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Herman menyebutkan bahwa kajian awal BAKN menunjukkan adanya peluang peningkatan dalam penyertaan modal negara dan penyaluran subsidi yang lebih efektif. Menurutnya, BAKN saat ini sedang memprioritaskan kajian mendalam pada kedua aspek tersebut agar dapat memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Beberapa fokus kami saat ini adalah memperbaiki tata kelola penyertaan modal negara dan mekanisme penyaluran subsidi, sehingga dampaknya bisa lebih besar untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah yang sedang diambil, BAKN DPR RI berkomitmen untuk mengawasi dan menata kembali anggaran negara secara transparan dan efisien. Herman berharap peran BAKN ke depan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih akuntabel dan efisien dalam pemanfaatan anggaran publik.
