Senin, 10 Februari, 2025

BAKN DPR RI dan Parlemen Malaysia Bahas Strategi Pengelolaan Keuangan Negara

TajukNasional Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee Parlemen Malaysia dalam pertemuan resmi yang berlangsung di ruang BAKN Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Senin (14/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan kerja sama dan berbagi wawasan tentang pengelolaan serta pengawasan akuntabilitas keuangan negara.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi momentum penting untuk saling belajar dari mekanisme kerja masing-masing negara. “BAKN bertugas menelaah temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan negara. Ini adalah upaya kami untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujar Herman.

Dasar Hukum dan Fokus Kerja BAKN
Herman menjelaskan bahwa BAKN memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga memaparkan lima fokus kerja BAKN untuk lima tahun mendatang, yaitu:

  1. Menelaah kerugian negara yang signifikan.
  2. Menindaklanjuti isu-isu terkait sumber daya alam yang menjadi perhatian publik.
  3. Memantau temuan berulang yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.
  4. Mengawasi dampak pengelolaan keuangan negara terhadap masyarakat dan lingkungan.
  5. Mendukung program prioritas pemerintah, termasuk di bidang kedaulatan pangan, energi, air, dan hilirisasi industri.

Sebagai contoh, Herman menyebutkan bahwa BAKN telah menelaah penggunaan dana otonomi khusus untuk Papua dan Aceh, subsidi energi, dana alokasi khusus, serta penyertaan modal negara untuk BUMN strategis.

Dalam pertemuan ini, delegasi Malaysia menyampaikan apresiasi atas sambutan dan diskusi konstruktif dari pihak DPR RI. Diskusi tersebut mencakup mekanisme kerja, pengawasan, dan langkah strategis untuk memastikan keuangan negara dikelola secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk mempelajari praktik terbaik dari Indonesia. Semoga diskusi ini menjadi awal kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang,” ujar perwakilan delegasi Malaysia.

Herman Khaeron menutup pertemuan dengan harapan agar sinergi lintas negara seperti ini dapat terus dilakukan. “Kolaborasi internasional dalam pengawasan keuangan negara tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga mendukung upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara,” pungkasnya.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini