TajukNasional Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025, yang meliputi merger sejumlah perusahaan BUMN sehingga hanya sekitar 30 perusahaan yang akan bertahan. Proses perampingan ini akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyatakan dukungannya terhadap rasionalisasi BUMN. Menurut Asep, berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak terjadi pemborosan dalam pengelolaan keuangan BUMN, termasuk di anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN.
“Mengguritanya lini usaha BUMN akan mempersempit daya saing usaha milik swasta. Potensi keuntungan negara pun hilang karena digunakan sebagai biaya operasional dan investasi untuk bidang-bidang usaha yang tidak efisien,” ujar Asep dalam rilis media yang dikutip oleh Tajuk Nasional, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Asep menekankan bahwa perampingan ini harus melibatkan juga anak perusahaan BUMN agar iklim bisnis yang tercipta menjadi lebih produktif, efisien, dan dapat meningkatkan aset negara. Ia berharap, rasionalisasi ini dapat mengurangi pemborosan serta mencegah perilaku fraud yang merugikan keuangan negara.
“Saya sepakat dengan langkah merger, namun rasionalisasi BUMN harus menyentuh hingga ke anak cucunya juga agar bisnisnya lebih produktif, pendapatan negara meningkat, dan perilaku fraud dapat diminimalisir,” tambah Asep.
Politisi dari Fraksi NasDem ini juga menjelaskan bahwa merger BUMN adalah praktik yang umum dalam dunia bisnis. Ia berharap langkah ini dapat menciptakan peluang yang lebih merata bagi sektor swasta untuk mengakses pekerjaan di perusahaan milik negara.
