TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kemeterian BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan ambisi Presiden Jokowi dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Baru mengorbankan banyak kepentingan rakyat.
Menurut dia, Menteri Keuangan akan menambah utang, menambah utang terus kemudian utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN.
“Mereka selalu menyatakan ini tidak tidak mengganggu apa-apa kok, bukan tidak mengganggu apa-apa. Kalau tidak membangun IKN maka kemungkinan anggaran itu bisa dipakai untuk perbaikan jalan di mana-mana,” kata Said.
Menurutnya jangan heran jika nanti kalau jalan-jalan rusak karena tidak ada uang untuk perbaikan karena sekarang dipakai untuk IKN.
“Jangan heran nanti kalau subsidi pupuk nggak ada karena memang kurang bayar untuk IKN atau jangan heran semakin sulit mendapat BBM bersubsidi karena duitnya dipakai untuk IKN,” jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menyebut, perkembangan utang pemerintah pusat di era Presiden Jokowi 2014 hingga November 2022 mengalami lonjakan hingga 189,5 persen.
Beban utang tersebut diprediksi akan menjadi tantangan yang berat bagi kepemimpinan Presiden berikutnya.
Penumpukan utang ini pun diyakininya akan mengkhawatirkan bagi keberlanjutan APBN kedepan.
Posisi utang tersebut bertambah Rp57,55 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang pada Oktober 2022 yang sebesar Rp 7.496,7 triliun.
Pengamat dan akademisi Rocky Gerung menyoroti ambisi besar Presiden Jokowi terhadap Proyek yang memakan dana fantastis, Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Rocky menyinggung sejumlah analisis akademik yang menyebut Indonesia belum siap dalam pemindahan ibu kota, terlebih ada beberapa negara yang dinilai lebih maju dari Indonesia, namun dalam hal pemindahan Ibu Kota justru gagal.
“Kalau penjelasan rasional nggak bisa ditemukan maka kita mesti cara penjelasan irasional,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN) dikutip Selasa (28/2).
Karenanya, menurut Rocky, jika alasan-alasan rasional soal tak bisa ditemukan dalam penjelasan pemerintah soal proyek ini, maka penjelasan yang tak masuk akal bisa jadi dipilih pemerintah.
