TajukPolitik – Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dimasukkan dalam RAPBN 2025 dengan alokasi sebesar Rp 71 triliun.
Menurut Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang. Namun, dia menekankan bahwa alokasi tersebut tetap harus melewati siklus APBN di DPR.
“Tadi angka Rp 71 triliun yang sudah disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang, dan pemerintah yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digarisbawahi,” katanya dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Thomas mengatakan bahwa Rp 71 triliun merupakan angka yang baik dan pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program ini secara bertahap. “Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap,” katanya.
Selain itu, dia juga menekankan prinsip belanja berkualitas. Kemudian, pihaknya juga berupaya mengejar target program itu 100% secepat mungkin. “Kuncinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100% secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu prioritas utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Dengan alokasi anggaran yang besar ini, diharapkan program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, juga telah memastikan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam RAPBN 2025. “Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujar dia, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6).
Bendahara Negara menjelaskan bahwa angka tersebut didapat dari hasil koordinasi antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN. “Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap PDB. “Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 sampai 2,82 persen,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran Thomas Djiwandono membenarkan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo. Akan tetapi, angka tersebut masih berpotensi berubah, sebab pembahasan RAPBN 2025 masih dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN,” ucapnya.
Dukungan dari DPR dan berbagai pihak terkait sangat penting dalam merealisasikan program ini. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya kolaborasi yang baik, program Makan Bergizi Gratis dapat segera diimplementasikan dan membawa perubahan positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
