TajukNasional Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, menyerukan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan massal yang menimpa 50 siswa-siswi SD Dukuh 03, Sukoharjo, pada Kamis, 16 Januari 2025. Insiden ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program tersebut.
“Sistem pengawasan dan kontrol kualitas harus diperkuat di seluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi makanan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” tegas Alifudin dalam pernyataannya, Sabtu (18/1/2025).
Alifudin meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan yang menyebabkan keracunan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang ketat.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering harus dilakukan. Mereka harus bertanggung jawab dan memenuhi standar kualitas serta keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Penguatan Sistem Pengawasan
Sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin menyoroti peran penting sekolah, dinas kesehatan, dan pihak berwenang lainnya dalam memastikan keamanan makanan. Ia juga menekankan pentingnya sistem pengawasan yang lebih baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Kepercayaan masyarakat sangat penting. Sistem pengawasan yang lebih baik, terutama dalam aspek kebersihan dan keamanan makanan, harus dibangun agar program ini benar-benar bermanfaat bagi siswa-siswi,” ujarnya.
Langkah Preventif
Alifudin mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah preventif guna menghindari kasus serupa di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pengadaan dan distribusi makanan.
“Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan penyedia katering harus diperkuat. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak karena kelalaian atau kurangnya pengawasan,” kata Alifudin.
Sebagai penutup, Alifudin memastikan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus memantau proses investigasi dan mendorong langkah konkret untuk perbaikan sistem.
“Kami akan terus mendesak agar investigasi berjalan cepat dan transparan. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki program MBG agar lebih aman dan bermanfaat bagi anak-anak,” tutupnya.
