Jumat, 11 Oktober, 2024

Alexander Marwata Usulkan Kepala Daerah Ditunjuk Langsung, ICW : Jangan Merusak KPK

Tajukpolitik – Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, agar ada beberapa daerah yang tidak menggelar pilkada langsung, melainkan kepala daerahnya ditunjuk langsung karena dinilai masyarakatnya belum siap dikritik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW menilai usulan tersebut telah merusak citra KPK karena ikut campur dalam proses politik di daerah. Apalagi, usulan tersebut juga tidak memberikan hak rakyat untuk memilih.

“Selain merusak citra kelembagaan KPK melalui segala kontroversinya, ternyata lembaga antirasuah itu, terutama pimpinannya, juga memiliki niat untuk merenggut hak rakyat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya,” kata peneliti ICW Kunia Ramadhana, Kamis (15/12).

Ia menambahkan kesimpulan ini tergambar jelas dari pernyataan Alexander Marwata yang mengusulkan agar meniadakan pilkada langsung di beberapa daerah, lalu diubah dengan mekanisme penunjukan kepala daerah dari pemerintah pusat.

“Bagi kami, pernyataan itu terlalu melompat dari permasalahan sebenarnya dan dangkal secara analisis,” tuturnya.

ICW menyebut usulan pilkada tidak langsung tidak serta-merta dapat mengatasi pemberantasan korupsi. Justru, menurut ICW, hal itu membuka peluang terjadinya konflik kepentingan.

“Poin yang ingin kami tegaskan, pilkada tak langsung atau menggunakan mekanisme penunjukan tidak serta-merta mengatasi permasalahan korupsi. Hal itu justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan menguatnya isu nepotisme,” lanjutnya.

ICW menyoroti pernyataan Alex yang dinilai menyalahkan mekanisme pilkada langsung di tengah maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Justru, menurut ICW, permasalahannya bukan pada pilkada langsung, melainkan pada ruang gelap pembiayaan kampanye, masifnya politik uang, dan rekrutmen partai politik.

“Untuk membenahi itu, solusinya bukan pilkada tak langsung, melainkan memperbaiki regulasi kepemiluan, melakukan sosialisasi anti-politik uang kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan integritas partai politik,” ujarnya.

Kurnia menegaskan dengan menggunakan pernyataan Alex, mungkin logika yang sedang ia bangun: jika ada tikus di dalam rumah, maka rumahnya yang dibakar, bukan tikusnya yang ditangkap.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini