TajukNasional Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pembangunan wilayah Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru, dengan fokus utama membangun pusat pemerintahan yang dapat berfungsi secara efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal ini usai rapat tertutup bersama beberapa pejabat terkait di kantornya pada Rabu (6/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai. Dalam pertemuan ini, AHY menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi pemerintah daerah setempat dan merumuskan strategi untuk memastikan Papua Pegunungan menjadi pusat pemerintahan yang layak serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berdiskusi secara khusus tentang Papua Pegunungan. Penting untuk memastikan bahwa pusat pemerintahan yang sedang kami rencanakan dapat berfungsi dengan baik, sehingga pembangunan yang dilakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat,” ujar AHY kepada wartawan.
AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan tidak bisa dilihat dari aspek teknis semata. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek politik, keamanan, hukum, serta budaya setempat. Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dan bijak dalam setiap langkah pembangunan.
“Tidak hanya berbicara tentang aspek teknis, tetapi kita harus memperhitungkan aspek politik, keamanan, hukum, sosial, dan budaya lokal. Ini adalah tantangan yang kompleks, dan kami berkomitmen untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya dengan penuh kehati-hatian,” jelas AHY.
Di sisi lain, AHY juga menyoroti pentingnya menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Papua Pegunungan. Ia mengungkapkan, harga material bangunan di wilayah tersebut masih sangat tinggi, sehingga diperlukan solusi agar biaya pembangunan infrastruktur dapat ditekan. Salah satu kendala utama adalah harga semen yang bisa mencapai sepuluh kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga di daerah lain di Indonesia.
“Pemerintah menyadari kebutuhan untuk memperkuat konektivitas dan akses perumahan yang layak bagi masyarakat Papua Pegunungan. Namun, harga material konstruksi seperti semen di sana sangat tinggi, bahkan mencapai Rp 800 ribu per sak, sementara di wilayah lain hanya sekitar Rp 80 ribu. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang efektif agar harga material dapat lebih terjangkau,” lanjutnya.
Menurut AHY, salah satu solusi untuk menurunkan harga material adalah dengan memperbaiki konektivitas dan logistik menuju Papua. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi, sehingga harga material diharapkan bisa lebih terjangkau bagi masyarakat Papua Pegunungan. Peningkatan konektivitas ini juga diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi penduduk setempat.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa program transmigrasi di Papua Pegunungan tidak melibatkan perpindahan penduduk dari luar Papua. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada eksodus besar-besaran ke Papua melalui program transmigrasi, dan hal ini dilakukan demi menghormati sensitivitas sosial di wilayah tersebut.
“Kami tegaskan, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke dalam wilayah Papua melalui program transmigrasi. Kami meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai adanya eksodus besar-besaran ke Papua. Itu tidak akan terjadi,” ujar Iftitah.
Dengan adanya berbagai upaya ini, pemerintah berharap pembangunan Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi setempat, tetapi juga memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
