Tajuk Politik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik terkait agenda Perubahan yang diusung Partai Demokrat di 4 (empat) stasiun televisi secara serentak, Kamis (14/7/2023).
Menurut AHY, agenda Perubahan yang diusung Partai Demokrat sesuai dengan permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat.
Di kluster ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menurut AHY, meskipun ada sejumlah capaian, tapi sembilan tahun terakhir terjadi sejumlah kemunduran ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi jauh menurun di bawah yang dijanjikan sekitar 7 hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan diangka 5 persen bahkan sempat anjlok ketika diterjang Covid-19,” jelas AHY.
Dampak dari kemandekan tersebut menurut AHY berimplikasi pada daya beli masyarakat yang melemah, kemiskinan dan pengangguran meningkat.
“Justru di saat ekonomi melemah, yang tumbuh meroket justru utang kita. Baik itu utang pemerintah maupun BUMN,” jelas AHY.
Kemunduran di bidang ekonomi ini menurut AHY terkait Langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengelola kesejahteraan rakyat dan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Sulit dimengerti, saat kekuatan fiscal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi Sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat yang (ekonominya) tengah mengalami tekanan,” jabarnya.
Menurut AHY, pemerintah tidak sensitif dan kurang berpihak kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan hidup yang serius.
“Menurut kami, sikap dan tindakan pemerintah yang seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki. Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan, prioritas alokasi anggaran negara seharusnya di arahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh dan golongan lemah lainnya,” tegas AHY.
Selain itu, kesejahteraan abdi negara juga turut di sorot oleh AHY. Menurutnya, gaji abdi negara tersebut hanya naik 2 kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen.
“Mestinya gaji ASN (aparatur sipil negara), guru, tenaga Kesehatan, TNI/Polri, perangkat desa dan pensiunan dinaikkan setiap tahunnya. Karena jika dikaitkan dengan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan,” jabar AHY.
Lebih lanjut, AHY menyebut pemerintah juga tidak boleh melupakan kesejahteraan guru honorer.
“Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat,” harap AHY.
Menurut AHY, dengan anggaran yang cukup, pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi generasi muda dan perempuan.
“Angka pengangguran harus diturunkan, cegah PHK besar-besaran, dan demi keadilan, kontrola dan batasi tenaga kerja asing,” pinta AHY.
Terkait dunia usaha, AHY berpandangan, dunia usaha seharusnya diberikan keringanan pajak maupun insentif fiskal dikala ekonomi dalam situasi krisis.
Begitu juga dengan UMKM, menurut AHY, pemerintah seharusnya juga tidak melupakan puluhan juta UMKM yang menjadi penopang ekonomi Indonesia.
“Kredit usaha rakyat perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.”
“Untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang menderita akibat tekanan ekonomi, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan SBY, antara lain BLT (bantuan langsung tunai), BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel, dan korban bencana, PKH, raskin, KUR, PNPM, dan lainnya,” lanjut AHY.
AHY menjelaskan, dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat maka pertumbuhan ekonomi di atas enam persen tidak mustahil untuk dicapai.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja,” tegas AHY.
(bd)
