TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Tuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) melalui percepatan pembebasan lahan.
Hal tersebut sebagai komitmen ini menyusul adanya penambahan 14 PSN baru.
“Dari sisi Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya kami akan bekerja secara maksimal untuk mendukung seluruh PSN yang telah ditetapkan, baik yang sudah berjalan, masih berlangsung dan tentunya ada 14 penambahan PSN baru yang dipaparkan. Tentunya kami akan mendukung dari sisi lahan tanahnya yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN tersebut,” kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/3).
Masalah pembebasan lahan ini, menurut AHY, menjadi salah satu penghambat utama berjalannya proyek pemerintah mengingat dialog mengenai ganti rugi dan relokasi seringkali menemui kebuntuan.
“Kita tahu di berbagai lokasi kita sering hadapi ada masyarakat yang masih di situ dan sudah berada atau tinggal serta menggantungkan hidup di sana, termasuk juga bekerja, bertani, berkebun di lokasi. Kami harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apa pun. Jadi statusnya harus jelas dulu,” tegasnya.
Dalam rangka memperjelas status tanah yang masuk dalam kawasan PSN, Kementerian ATR/BPN akan menggalakkan pembuatan garis batas untuk menandai wilayah atau deleniasi dari lahan yang akan dibangun untuk kebutuhan PSN tersebut.
“Kalau berada di wilayah areal penggunaan lain (APL) tidak di kawasan hutan, maka bisa segera dilanjutkan dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), singkatnya adalah izin lokasi,” jelasnya.
AHY meyakini upaya ini dapat mempercepat penyelesaian PSN yang masuk dalam target pemerintah 2024.
“Kami berharap nanti bisa ditindaklanjuti yang sesuai mandatory dalam pengadaan tanah untuk PSN. Saya pikir itu intinya bagaimana kami ingin meyakinkan lokasi tersebut clean and clear baru setelah itu kami tindak lanjuti dengan pengadaan tanah,” pungkasnya
