TajukPolitik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meluncurkan INA Digital, Government Technology (GovTech) yang menyederhanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rencana pengembangannya, layanan pertanahan akan terintegrasi dalam platform tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya menyambut baik program tersebut. Ia juga siap untuk menyiapkan integrasi layanan pertanahan.
“Kementerian ATR/BPN sendiri juga tentunya ingin menjadi bagian yang integral karena kita juga punya berbagai layanan publik, termasuk Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan begitu kita harapkan ke depan (layanan pertanahan) semakin mudah diakses dan sekali lagi semakin baik melayani masyarakat kita,” kata AHY, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/5).
Sertifikat elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN agar tugas dan fungsi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Ditargetkan pada 2024 ini setidaknya di Indonesia ada 104 Kantor Elektronik untuk melayani sertifikat elektronik.
Saat ini di Indonesia pendaftaran tanah telah mencapai lebih dari 112 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah. Kementerian ATR/BPN berharap pada 2025 mendatang seluruh pendaftaran tanah dapat tercapai.
Pendaftaran tanah menyediakan perlindungan hukum bagi tanah masyarakat dari perampasan tanah secara paksa oleh mafia tanah. Hal ini dikuatkan dengan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum melalui Satgas-Anti Mafia Tanah.
Di samping itu, AHY juga optimistis, INA Digital dapat menghadirkan birokrasi yang semakin melayani dan memudahkan segala urusan masyarakat. Hal ini berkaca dari 27.000 platform milik kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, kini perlahan didorong untuk terintegrasi.
“Dengan diluncurkannya INA Digital, pemerintah tidak boleh lagi menambah aplikasi baru untuk layanan masing-masing. Presiden berharap INA Digital menjadi satu portal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pemerintahan,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, Jokowi meresmikan peluncuran Government Technology (GovTech) pada Senin (27/5/2024). GovTech Indonesia akan dinamakan INA Digital dan menjadi portal terintegrasi untuk berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, layanan usaha, dan lain sebagainya.
Jokowi bilang layanan ini semacam jalan tol pelayanan publik. Layanan ini disebut dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Pada akhirnya akan membuat Indonesia naik kelas jadi negara maju.
“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia kita harus memperkuat digital public infrastructure kita semacam jalan tol digitalisasi layanan publik,” beber Jokowi dalam peresmian GovTech di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Jokowi juga menitipkan pesan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya.
