TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan di Papua, termasuk dalam rencana alih fungsi lahan hutan adat Suku Awyu di Papua Selatan serta Suku Moi di Sorong, Papua Barat.
Menurut AHY, Presiden Joko Widodo selalu menekankan prinsip yang mengutamakan masyarakat sekitar dalam setiap pembangunan agar masyarakat merasa nyaman dan tak ada yang dirugikan.
“Jangan sampai kemudian atas nama pembangunan terus menjadi tidak terjaga kelestariannya,” kata AHY, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Ia mengatakan, alih fungsi lahan di Papua sebenarnya merupakan persoalan menjaga keseimbangan antara kepentingan dan kebutuhan pembangunan ekonomi yang harus memperhatikan harapan masyarakat setempat.
“Jangan sampai tergusur dari pekarangan sendiri. Kita berharap tidak ada masyarakat atau daerah mana pun yang tertinggal, sangat tertinggal, karena ini juga bukan hanya masalah ekonomi tapi juga keadilan sosial,” lanjut AHY.
Sebelumnya, tagar All Eyes On Papua viral di media sosial akhir-akhir ini. Unggahan poster yang viral di media sosial Instagram menyebutkan bahwa “Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit”.
Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung.
Mereka menolak pembabatan hutan, karena hutan tersebut merupakan hutan adat yang menjadi tempat penghidupan secara turun temurun, serta merupakan sumber pangan, budaya, dan sumber air.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat adat dan memastikan pembangunan tidak akan mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita harus mencari jalan tengah yang terbaik, di mana pembangunan bisa berjalan tanpa harus merugikan masyarakat adat yang telah lama bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka,” ujar AHY.
Dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.
“Kami akan terus berdialog dengan semua pihak terkait agar setiap langkah pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak,” tegasnya.
Pemerintah akan terus berupaya untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pembangunan di Papua dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya tanpa mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
