TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah dalam menarik minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini disampaikan AHY saat meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada Minggu (11/8).
“Foreign Direct Investment (FDI) sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Kami perlu memberikan dukungan penuh terhadap kepastian hukum atas tanah. Ini memang tidak selalu mudah, mengingat kondisi geografis dan masyarakat yang sudah tinggal di lokasi tersebut. Oleh karena itu, kami harus memastikan bahwa areal-areal yang sudah ‘clean and clear’ bisa segera digerakkan untuk investasi,” ujar Menteri AHY.
Menteri ATR/BPN menambahkan bahwa upaya untuk menarik investasi di IKN memerlukan pendekatan yang humanis. Pendekatan ini tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tetapi juga untuk melindungi eksistensi masyarakat setempat. Hal ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor sambil memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal tetap diperhatikan.
Selama kunjungannya, AHY juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa semua proses administrasi terkait tanah dilakukan secara transparan dan efisien. Dengan memastikan kepastian hukum yang jelas, diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di IKN, yang pada gilirannya akan mendukung percepatan pembangunan di kawasan tersebut.
Menteri AHY berharap bahwa dengan adanya kepastian hukum yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, IKN akan menjadi magnet bagi investasi asing dan dapat berkembang sesuai dengan rencana pemerintah. “Kami ingin menciptakan iklim investasi yang tidak hanya menarik tetapi juga berkelanjutan, sehingga IKN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting bagi negara,” tambah AHY.
Inisiatif pemerintah untuk mendukung investasi di IKN melalui kepastian hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi masa depan Indonesia.
