TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (26/9). Dalam kunjungan tersebut, AHY menyerahkan 52 sertipikat tanah elektronik hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung kepada warga Desa Ranggeh, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan.
Sertipikat yang diserahkan terdiri dari 48 Sertifikat Hak Milik untuk rumah dan tanah kebun, serta 4 Sertipikat Tanah Wakaf yang diberikan kepada mushala setempat. “Setelah sekian lama, akhirnya masyarakat di sini memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki,” ujar AHY dalam sambutannya.
Program sertifikasi tanah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan jaminan hukum kepada pemilik tanah, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang lebih optimal. Menteri AHY berharap warga yang menerima sertifikat elektronik dapat memanfaatkan tanah mereka untuk meningkatkan nilai ekonomi, baik itu melalui pembangunan hunian, tempat usaha, maupun pertanian dan perkebunan.
“Kami berharap tanah yang sudah bersertifikat ini bisa digunakan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya,” kata AHY. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemberian sertifikat tanah untuk mushala di Desa Ranggeh adalah bentuk penghormatan kepada tempat ibadah yang sudah berdiri sejak lama namun belum mendapatkan pengakuan legal.
“Salah satu mushala di sini sudah berdiri sejak tahun 1912, lebih dari satu abad lamanya, namun baru sekarang mendapatkan sertifikat sah dari negara. Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat bisa lebih tenang dalam beribadah dan menjalankan aktivitas keagamaan,” tambahnya.
AHY juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah dalam menghindari permasalahan seperti sengketa lahan, penyerobotan, dan tumpang tindih kepemilikan yang sering kali menimbulkan konflik hukum maupun sosial di masyarakat. Sertifikat tanah elektronik, selain memberikan kepastian hukum, juga membantu dalam menertibkan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia.
“Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan lebih dari 1,1 juta sertifikat tanah elektronik yang didistribusikan melalui 465 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi data pertanahan yang terus kita dorong,” jelas AHY.
Penyerahan sertifikat tanah secara door to door oleh Menteri AHY tidak hanya memastikan bahwa program PTSL berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. “Kami ingin memastikan masyarakat terlindungi dari masalah hukum terkait tanah, dan di sisi lain, kami juga mendorong agar tanah-tanah yang sudah bersertifikat dapat digunakan untuk tujuan ekonomi, seperti akses permodalan,” ungkap AHY.
Program sertifikat tanah elektronik ini adalah bagian dari visi besar pemerintah dalam memodernisasi tata kelola pertanahan di Indonesia. Dengan data yang lebih terstruktur dan digitalisasi sistem pertanahan, diharapkan konflik lahan dapat diminimalisir dan masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah mereka.
Tokoh masyarakat setempat, yang turut hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut, menyambut baik program ini. “Sertifikasi tanah ini sangat membantu kami. Selain memberikan rasa aman karena tanah kami kini terlindungi secara hukum, kami juga bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan keluarga dan ekonomi,” kata salah seorang warga penerima sertifikat.
Melalui program PTSL dan sertifikat tanah elektronik, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan produktif dalam hal pemanfaatan lahan di seluruh Indonesia. Menteri AHY pun berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini, agar lebih banyak warga dapat menikmati manfaat kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
